Gelombang Solidaritas Lintas Elemen Menguat Jelang Aksi Jilid 2, Desak Bupati Bekasi Copot Kadis LH dan Usut Anggaran TPA Burangkeng
Kab. Bekasi,17 November 2026 —
Tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi semakin menguat seiring persiapan pelaksanaan aksi unjuk rasa damai Jilid 2. Konsolidasi yang melibatkan praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis masyarakat, tokoh publik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan insan pers se‑Bekasi Raya terbentuk sebagai respons atas belum adanya langkah tegas pasca insiden pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi pada 6 Oktober 2026.
Insiden yang sempat viral itu kemudian diikuti aksi solidaritas Jilid 1 pada 15 Oktober 2026. Hingga kini, kelompok‑kelompok penekan menilai Pemkab Bekasi belum menunjukkan tindakan administratif yang jelas dan transparan terhadap Kepala DLH Syafri Donny Sirait, padahal Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah‑langkah yang diperlukan.
Praktisi hukum dari Biro Advokasi Hukum Bayu Setyawan, S.H., M.H., menyoroti stagnasi penanganan kasus tersebut. Menurutnya, sikap pemda yang belum bergerak berisiko merusak kredibilitas birokrasi di mata hukum dan masyarakat luas.
“Menyikapi tindak lanjut aksi Pergerakan Wartawan Bekasi Raya, kami sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara normatif, Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku,” ujar Bayu usai rapat konsolidasi di Gedung Juang, Selasa sore (17/11/2026).
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini Syafri Donny Sirait masih aktif menjabat sebagai Kepala DLH. “Pemerintah daerah semestinya mampu menjaga marwah dan kredibilitas birokrasi. Apabila persoalan mendasar ini terus dibiarkan berlarut‑larut tanpa penyelesaian, maka integritas Pemkab Bekasi sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua NCW DPD Bekasi Raya Herman PS, S.Pd., menyatakan tuntutan gerakan Jilid 2 tidak hanya terbatas pada persoalan etika pejabat, tetapi juga menyentuh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk polemik penyewaan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.
“Kami menuntut kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi secara menyeluruh jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait, serta meminta agar polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa pemeriksaan dan audit yang akuntabel. Kami tegaskan, gerakan ini bukan persoalan sentimen pribadi, melainkan menyangkut marwah kemerdekaan pers, transparansi tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas pejabat publik. Jabatan bukanlah tameng untuk kebal dari kritik. Pers bukan musuh pemerintah, dan suara masyarakat tidak boleh diabaikan,” jelas Herman.
Aktivis Bekasi Frits Saikat menyerukan seluruh kelompok masyarakat sipil untuk merapatkan barisan guna mengikuti aksi Jilid 2 sebagai bentuk penolakan terhadap arogansi kekuasaan.
“Kami menuntut ketegasan nyata dari Bapak Bupati Bekasi terhadap sikap arogansi dan penghinaan yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap rekan jurnalis. Momentum ini menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen pergerakan di Bekasi Raya untuk merapatkan barisan, bersatu padu, dan turun bersama dalam Aksi Jilid 2 demi menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial,” serunya.
Sementara itu, aktivis yang akrab disapa Beke (Saripudin) memberikan peringatan keras kepada Bupati agar segera mengambil keputusan pencopotan sebelum gelombang protes meluas hingga tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Selaku bagian dari masyarakat Bekasi, kami mendesak Bupati Bekasi segera mencopot dan menonaktifkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait insiden penghinaan di kantor dinas yang sangat tidak patut serta melukai martabat keluarga besar insan pers. Bupati harus menunjukkan keberanian dan ketegasan sebagai pimpinan daerah. Apabila tuntutan keadilan ini tetap diabaikan tanpa tindakan nyata, kami siap memobilisasi gelombang massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Menyuarakan bahwa Pemkab Bekasi tumpul dan abai terhadap korban perbuatan tercela oknum pejabatnya,” ungkap Beke.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Bekasi belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.
(Kobiyan/ Media bekasi)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Related Articles