Pengutukan Keras KH. Matsani Abdurahman atas Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto
Jakarta, Media Bekasi|
Gelombang kecaman terus mengalir menyusul terungkapnya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada awal November 2026. KH. Matsani Abdurahman, Ketua Umum Forum Pemersatu Nasional RI, turut menyampaikan pengutukan yang sangat keras dan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang dinilai sebagai pelanggaran hukum berat tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, KH. Matsani Abdurahman menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional.
Peristiwa penyadapan atau interseptasi komunikasi tanpa prosedur resmi ini kini menjadi sorotan luas. Sejumlah lembaga negara telah memberikan penilaian tegas terkait kasus ini:
- Indikasi Tindakan Makar: Kementerian Sekretaris Negara dan Badan Intelijen Negara secara resmi menyatakan bahwa penyadapan terhadap Presiden masuk dalam kategori perbuatan yang mengarah pada tindakan makar.
- Penyalahgunaan Fasilitas Negara: Terungkap adanya dugaan penggunaan sistem milik negara, termasuk Lawful Interception Management System (LIMS) Polri, untuk kegiatan yang berada di luar koridor hukum yang sah.
- Pelanggaran Hukum Berat: Para oknum yang terlibat diancam dengan sanksi pidana berlapis, mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal keamanan negara dalam KUHP.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka, di antaranya mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Proses hukum berjalan dalam pengawasan ketat DPR RI serta Kompolnas guna menjamin keadilan dan transparansi hingga tuntas.
"Kami sangat prihatin atas terjadinya peristiwa ini. Penyadapan terhadap Pemimpin Negara adalah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semoga proses hukum berjalan adil, transparan, dan menyeluruh ke akar-akarnya," ujar KH. Matsani Abdurahman.
Publik berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga agar penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara tidak terulang di masa mendatang.
Sumber: Kobiyan
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Related Articles