Kecewa Tanggapan Pemkab Bekasi, Koordinator Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Beri Tenggat 7 Hari: Copot Kadis LH atau Aksi Damai Jilid II Digelar Lebih Besar!
Kab. Bekasi,15 /10/ 2026 –Media Bekasi|
Perwakilan solidaritas wartawan se‑wilayah Bekasi Raya menyatakan kekecewaan mendalam terhadap tanggapan resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang disampaikan dalam audiensi usai aksi damai ratusan insan pers di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (15/10/2026). Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se‑Bekasi Raya, Paulus Simalango, S.H., menegaskan jawaban pihak pemkab belum menyentuh inti dari tiga tuntutan utama yang disuarakan para jurnalis.
Aksi damai sebelumnya digelar menyusul dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Kimsan Indra Simaremare, S.Pd., wartawan media PostKeadilan saat menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi. Salah satu tuntutan utama peserta aksi adalah pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, AP., S.H., M.Si.
Dalam dokumen pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Oktober 2026 yang ditandatangani Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, pemkab menyampaikan tiga poin tanggapan. Terkait dugaan pelanggaran oleh Kadis LH, pemerintah menyatakan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh sesuai peraturan disiplin ASN dengan memperhatikan batas kewenangan Plt. Bupati yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Terkait perlindungan wartawan, pemkab menyatakan mendukung kemerdekaan pers dan berharap tidak ada lagi kesalahpahaman. Sementara untuk proses hukum, pihaknya menyatakan menghormati jalannya pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Paulus Simalango menilai tanggapan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan kepastian tindakan konkret terhadap pihak yang dituntut.
“Kami datang bukan untuk mendengarkan jawaban normatif atau penjelasan prosedural tanpa kepastian. Kami membawa tiga tuntutan yang jelas, salah satunya pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sampai saat ini belum ada jawaban substansial terkait hal itu. Kami kecewa, tetapi perjuangan ini tidak akan berhenti,” ujar Paulus kepada wartawan usai audiensi.
Ia menambahkan, pihaknya menghormati mekanisme hukum dan aturan disiplin ASN, namun tidak ingin proses tersebut dijadikan alasan penundaan keputusan tanpa batas waktu.
“Mekanisme pemeriksaan boleh berjalan, tapi jangan sampai menjadi alasan untuk menunda tanggung jawab pejabat publik,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut telah disepakati tenggat waktu tujuh hari bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan persoalan ini kepada Kementerian Dalam Negeri terkait batas kewenangan Plt. Bupati. Jika dalam tenggat tersebut belum ada keputusan pencopotan Kadis LH, koordinator aksi mengancam akan menggelar Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se‑Bekasi Raya Jilid II dengan jumlah peserta yang lebih besar.
“Kami memberikan waktu tujuh hari sebagaimana kesepakatan audiensi. Apabila tidak ada keputusan yang memenuhi tuntutan kami, kami akan siapkan aksi lanjutan dengan solidaritas yang lebih luas. Aksi itu akan tetap berlangsung damai, tertib, dan sesuai ketentuan perundang‑undangan,” jelas Paulus.
Satu hal yang menambah kekecewaan para peserta aksi adalah ketidakhadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait dalam audiensi. Pejabat tersebut hanya diwakili kuasa hukumnya. Menurut Paulus, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab moral pejabat publik untuk memberikan penjelasan langsung terkait peristiwa yang memicu aksi.
“Yang menjadi pokok masalah adalah dugaan tindakan Kadis LH terhadap rekan wartawan kami. Seharusnya beliau hadir langsung untuk memberikan klarifikasi, bukan hanya menugaskan kuasa hukum. Kami tidak melarang pendampingan hukum, tapi itu tidak menggantikan tanggung jawab etika pejabat publik,” ucapnya.
Koordinator aksi juga mempertanyakan penggunaan istilah “kesalahpahaman” dalam pernyataan resmi pemkab. Menurutnya, peristiwa ini sudah dilaporkan ke kepolisian sebagai dugaan pelanggaran terhadap kebebasan pers, sehingga belum bisa dikategorikan sekadar kesalahpahaman sebelum ada hasil pemeriksaan hukum yang sah.
“Jangan gunakan istilah itu untuk mengaburkan fakta yang sedang diperiksa aparat hukum. Kami memperjuangkan martabat profesi wartawan, kebebasan pers, dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka,” katanya.
Paulus menegaskan, penandatanganan dokumen pernyataan bersama Plt. Bupati hanya merupakan bukti penerimaan tanggapan pemkab, bukan persetujuan atau pencabutan tiga tuntutan pokok. Tiga tuntutan tersebut tetap berlaku dan akan terus dikawal:
1. Pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melalui mekanisme yang sah setelah pemeriksaan objektif dan transparan;
2. Permintaan maaf resmi secara terbuka dan jaminan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik;
3. Pengawalan proses hukum laporan wartawan Kimsan Indra Simaremare hingga tuntas tanpa intervensi pihak manapun.
Ia mengajak seluruh insan pers se‑wilayah Bekasi Raya untuk tetap bersatu dan terus mengawal perkembangan selama tenggat waktu tujuh hari ke depan.
“Beda organisasi, satu profesi! Satu jiwa, satu rasa, satu pena! Solidaritas wartawan Se‑Bekasi Raya tidak akan berhenti sebelum ada kepastian dan pertanggungjawaban!” seru Paulus menutup pernyataannya.
( Team Media Bekasi)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Related Articles