Polemik Kadis LH Bekasi: Wartawan Laporkan Dugaan Penghinaan, Pihak Terlapor Bantah dan Sebut Ada Kesalahpahaman
KABUPATEN BEKASI —Media Bekasi|
Polemik antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait dengan wartawan memasuki tahap hukum setelah wartawan Kimsan Indra Simaremare melaporkan peristiwa dugaan penghinaan dan pengusiran ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8‑10‑2026).
Laporan tercatat dengan nomor LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, diterima pukul 17.33 WIB. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP), perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Pasal 433 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Pasal 436 KUHP sebagai ketentuan subsidair.
Kejadian yang menjadi dasar laporan berlangsung Selasa (6‑10‑2026), ketika Kimsan bersama dua rekan wartawan mendatangi kantor DLH untuk melakukan konfirmasi terkait persoalan kedinasan. Menurut keterangan dalam laporan polisi, kedatangan tim wartawan justru berujung pada pengusiran dan ucapan yang dinilai merendahkan martabat wartawan, antara lain “Aku hanya mengusir kau aja, karena jelek muka mu, bau badan mu,” serta “Saya tidak menghina tapi memang sudah hina.”
Koordinator Aksi Solidaritas Wartawan Bekasi Raya, Paulus Simalango, S.H., menilai langkah pelapor menempuh jalur hukum merupakan sikap yang patut dihargai. Ia menegaskan peristiwa ini tidak boleh dianggap sekadar perselisihan pribadi antara pejabat dan wartawan, melainkan berkaitan dengan penghormatan terhadap profesi jurnalistik serta hak masyarakat atas informasi publik.
“Setiap pejabat publik berhak memberikan klarifikasi atau keberatan terhadap pemberitaan, namun hak itu tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan martabat orang lain,” ujar Paulus. Ia meminta kepolisian menangani kasus ini secara profesional, objektif, dan transparan, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap etika komunikasi pejabat tanpa mendahului hasil penyidikan.
Sementara itu, wartawan pelapor Kimsan Indra Simaremare menyatakan kedatangannya ke kantor DLH adalah untuk menjalankan tugas jurnalistik konfirmasi, bukan mencari perselisihan pribadi. Ia merasa dirugikan atas ucapan dan perlakuan yang diterima, sehingga memilih jalur hukum untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil.
“Saya datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, bukan mencari persoalan pribadi. Karena merasa direndahkan, saya memilih menempuh jalur hukum agar kejadian ini dapat diperiksa secara adil,” jelas Kimsan.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala DLH Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menyampaikan klarifikasi pada Rabu (7‑10‑2026). Ia menyatakan narasi yang beredar beserta cuplikan video perdebatan yang terlihat dari lantai dua hingga tangga lantai dasar kantor belum menggambarkan rangkaian kejadian secara utuh.
Donny menjelaskan awal pertemuan dimulai setelah sekretaris pribadinya melaporkan ada pihak yang ingin melakukan konfirmasi, lalu ia mengizinkan dua orang masuk ke ruang kerjanya, termasuk wartawan tersebut. Ia mengakui memiliki alasan personal sehingga tidak ingin diwawancarai secara langsung oleh Kimsan, namun hal itu bukan penolakan terhadap profesi wartawan secara keseluruhan.
“Kalau saya tidak menerima wartawan, saya pikir salah. Namun ternyata mereka sengaja mem‑framing saya dengan berita tidak benar. Padahal sebelumnya saya telah menerima dua orang wartawan tersebut untuk wawancara di ruangan kerja,” jelasnya.
Donny menyebut selama pembicaraan berlangsung, salah satu pihak yang hadir berulang kali memotong penjelasannya sehingga penjelasan utuhnya tidak tersampaikan. Selain itu, ia mempersoalkan komunikasi wartawan tersebut dengan anggota keluarganya terkait urusan kedinasan. Menurutnya, urusan tugas jabatan tidak perlu melibatkan pihak keluarga, terlebih lagi orang tuanya sudah berusia lanjut dan perlu dijaga kesehatannya.
“Kalau urusan pekerjaan saya, menurut saya tidak etis menghubungi kakak saya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya pekerjaan saya dengan keluarga. Saya berpikir menjaga kesehatan orang tua saya. Saya bertanya, mengaku wartawan, kenapa mengait‑ngaitkan dengan keluarga saya?” ucapnya.
Ia menegaskan tidak bermaksud menghina profesi jurnalistik. “Saya tidak menghina profesi wartawan. Secara personal saya memang tidak mau diwawancarai oleh saudara Kimsan. Itu bukan berarti saya menolak wartawan. Buktinya, saya tetap menerima mereka dan wawancara tetap berlangsung sampai selesai,” tegas Donny.
Ia berharap masyarakat tidak mengambil kesimpulan sepihak hanya dari potongan rekaman dan narasi yang tersebar di media sosial, serta meminta semua pihak bersikap profesional dan menghindari kecenderungan satu sisi.
Sampai saat ini, proses penyidikan kasus masih berjalan di Polres Metro Bekasi. Pencantuman pasal dalam laporan belum berarti seluruh unsur tindak pidana telah terbukti; penentuan ada atau tidaknya kesalahan menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi Kepala DLH Kabupaten Bekasi.
Rencana aksi solidaritas wartawan dijadwalkan digelar pada 15 Oktober 2026 sebagai pengingat akan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan pers, kehormatan pribadi, dan kewibawaan pejabat publik dalam koridor hukum.
(Amir Pasaribu)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Related Articles