Sekda Kabupaten Bekasi Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Monev PPID Jawa Barat 2026

Pemerintah 07 Nov 2026 14:25 • 2 min read • 219 views • By Nike

Share berita ini

Sekda Kabupaten Bekasi Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Monev PPID Jawa Barat 2026
Keterbukaan Informasi Bukan Sekadar Kewajiban, Melainkan Pilihan Kebijakan Pemkab Bekasi Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

BANDUNG —07/11/2026|


Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berkomitmen meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penyempurnaan tata kelola dan pelayanan informasi di seluruh perangkat daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat mengikuti presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Jabar Command Center), Jumat (06/11/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Endin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

"Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan pilihan kebijakan yang kami pegang teguh sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Sekda Endin.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi mengarahkan kebijakan keterbukaan informasi agar diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di setiap perangkat daerah menjadi ujung tombak pelayanan informasi publik.

 

Setiap perangkat daerah dimastikan untuk memastikan ketersediaan informasi publik, memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala, menyediakan dokumen informasi yang dibutuhkan, serta merespons permohonan informasi masyarakat secara cepat, tepat, dan ramah — termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas.

 

Penguatan keterbukaan informasi juga harus diikuti dengan pembenahan internal secara berkelanjutan, antara lain peningkatan kapasitas pengelola PPID, penyelarasan standar layanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

 



(Nike)

Komentar (0)

Belum ada komentar.

PT. BERINDO SEJAHTERA MANDIRI

Recent Articles

Popular Articles