Wartawan Diduga Diusir dan Dihina Saat Konfirmasi, Kepala DLH Kabupaten Bekasi Disorot

Pemerintah 07 Oct 2026 16:20 • 3 min read • 235 views • By Nike

Share berita ini

Wartawan Diduga Diusir dan Dihina Saat Konfirmasi, Kepala DLH Kabupaten Bekasi Disorot
Wartawan Diduga Diusir dan Dihina Saat Konfirmasi, Kepala DLH Kabupaten Bekasi Disorot

Kab. Bekasi,Media Bekasi|


Kebebasan pers kembali diuji di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Doni Sirait, kini disorot menyusul peristiwa yang diduga menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik, Selasa (6/10/2026).

 

Peristiwa bermula saat wartawan PostKeadilan, K. Simare, mendatangi kantor DLH Kabupaten Bekasi guna meminta konfirmasi terkait laporan yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, dugaan tersebut masih sebatas materi konfirmasi dan belum terbukti secara hukum.

 

Kehadiran awak media untuk meminta penjelasan merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas jurnalistik. Konfirmasi bukan penghakiman, pertanyaan bukan dakwaan. Namun berdasarkan rekaman video dan keterangan yang diterima redaksi, wartawan tersebut diduga diusir serta mendapat perlakuan bernada merendahkan. Di saat yang sama, media lain dilaporkan tetap diberikan ruang untuk melakukan wawancara. Jika fakta tersebut sesuai dengan rekaman yang beredar, persoalan ini menyentuh batas tegas antara kewenangan pejabat dan kemerdekaan pers.

 

Secara yuridis, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 6, di mana pers berfungsi memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, serta koreksi, sekaligus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, pertanyaan yang diajukan wartawan demi kepentingan publik adalah bagian dari fungsi pengawasan pers, bukan urusan pribadi.

 

Kebebasan pers pun memiliki batas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UU Pers mewajibkan awak media memegang teguh asas praduga tak bersalah, akurasi, keberimbangan, serta menghormati hak jawab dan hak koreksi. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat pelaksanaan ketentuan kemerdekaan pers tersebut. Penerapan pasal ini tetap harus dibuktikan melalui fakta dan proses hukum yang berlaku.

 

Selain persoalan kebebasan pers, muncul pula sorotan terkait kepatuhan terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 6 menetapkan tempat kerja dan perkantoran sebagai kawasan tanpa rokok, dengan kewajiban pimpinan instansi untuk menerapkannya. Pasal 5 lebih lanjut mewajibkan setiap orang tidak merokok di kawasan yang telah ditetapkan. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 menegaskan, tempat khusus merokok di lingkungan kerja hanya diperbolehkan pada area terbuka yang memenuhi syarat, terpisah dari bangunan utama. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menempatkan tempat kerja sebagai kawasan tanpa rokok.

 

Sikap terhadap pelaksanaan tugas pers juga sejalan dengan pernyataan Dewan Pers tertanggal 13 Agustus 2026, yang menyatakan bahwa tindakan bernada merendahkan atau menghalangi wartawan saat menjalankan tugasnya dapat dikategorikan sebagai penghambatan kerja jurnalistik. Di sinilah Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman bersama: di satu sisi, wartawan wajib bekerja secara akurat, berimbang, melakukan verifikasi, serta tidak beritikad buruk. Di sisi lain, narasumber memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, hak koreksi, maupun menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers.

 

Redaksi tidak menghakimi Doni Sirait maupun pihak yang terlibat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala DLH Kabupaten Bekasi untuk memberikan penjelasan maupun menyampaikan hak jawab terkait peristiwa ini.

 

Kantor pemerintahan bukanlah ruang steril dari pertanyaan publik, sekaligus bukan ruang bebas dari aturan yang berlaku. Pejabat berhak menjawab, membantah, atau menempuh jalur hukum yang tersedia; wartawan pun wajib bekerja sesuai koridor etika. Namun demokrasi kehilangan napas ketika pertanyaan publik dijawab dengan penghinaan, sementara aturan yang dibuat sendiri seakan-akan hanya menjadi tulisan di atas kertas. Pers bukanlah musuh pemerintah — pers adalah cermin. Dan bagi pemegang amanah publik, kepatuhan terhadap hukum seharusnya dimulai dari ruang kerjanya sendiri: menghormati pers, menjaga etika, serta menaati aturan yang berlaku.

 

(Nike / Media Bekasi) 

Komentar (0)

Belum ada komentar.

PT. BERINDO SEJAHTERA MANDIRI

Recent Articles

Popular Articles